JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran pilpres 2024 mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024. Realisasi anggaran ini setara 67,9% dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.
“Artinya hampir 70% atau 67,9% telah terbelanjakan lantaran memang benar pilpres dalam bulan Februari ini mengharuskan belanja yang dimaksud ada dalam depan atau front loading. Itu dari mulai KPU, Bawaslu yang mana paling besar,” jelas Sri Mulyani di konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, Hari Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani mengajukan permohonan pertanggungjawaban belanja anggaran pemilihan umum tahun ini terhadap KPU, Bawaslu serta Kementerian/Lembaga terkait. Dia berharap pertanggungjawan yang disebutkan anggaran telah mulai disusun oleh pemakai anggaran. “Jadi untuk pilpres ini sebab sudah ada selesai kita harapkan nanti pertanggungjawaban belanja sudah ada mulai disusun,” jelasnya.
Menurut ia dari realisasi belanja pemilihan umum Rp26 triliun pengaplikasian belanja KPU serta Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran yang disebutkan untuk operasional dan juga honorarium badan-pengawas adhoc, pengadaan barang serta jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan kemudian penghitungan suara, keperluan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.
Kemudian melalui 14 K/L lain untuk pengamanan pemilihan umum juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pelopor pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu. Total dari 2022-2024 anggaran penyelenggaraan pemilihan umum Rp71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 sebesar Rp3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp29,9 triliun juga alokasi 2024 sebesar Rp38,3 triliun.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Rp26 Triliun