SOLO – Wakila Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran .Gibran mengungkapkan dirinya menginginkan adanya keterbukaan dari hubungan dengan media berita online dan juga cetak dengan pihak pemerintah seperti sekarang ini.
“Kami pengennya dengan teman-teman media elektronik lalu cetak sanggup terbuka seperti ini,” ucapannya ketika diwawancarai ke Solo, Hari Senin (20/5/2024).
Wali Daerah Perkotaan Solo itu memperlihatkan hubungan yang terjalin baik dengan para awak media selama menjabat.
“Kalau ada pertanyaan kan semuanya tak jawab. Seng aneh, seng ra cetho, tak jawab kabeh,” tuturnya.
Putra Sulung Presiden Jokowi itu pun menegaskan bahwa sebagai pemerintah dirinya menginginkan pemberitaan yang adil. Namun demikian, ia siap menampung bervariasi masukan dari para pewarta.
“Intinya kami ingin yang mana fair-fair aja. Dan sekali lagi, apabila ada masukan dari teman-teman press ya silakan,” tutup dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Hendry Ch Bangun menolak pasal-pasal yang tersebut merugikan kebebasan pers pada draf RUU Penyiaran. PWI menyoroti dua klausul di RUU Penyiaran itu.
“Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua. Pertama mengenai larangan jurnalisme investigasi, yang dimaksud kedua nanti sengketa kewenangan pada penanganan pengaduan,” ujar Hendry pada Kantor Dewan Pers, Ibukota Pusat, Rabu (15/5/2024).
Sikap yang mana serupa disampaikan Dewan Pers yang tersebut menolak draf revisi RUU tentang Penyiaran yang dimaksud dianggap memberangus pers. Dewan Pers pun mengungkapkan tiga pasal krusial pada RUU penyiaran yang digunakan dianggap mencekal kebebasan pers.
Artikel ini disadur dari Polemik RUU Penyiaran, Gibran: Kami Pengen Media Bisa Terbuka seperti Sekarang Ini