JAKARTA – Partai Amanat Nasional ( PAN ) menegaskan bahwa wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak bagi-bagi kursi. Penambahan total menteri itu untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat.
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, bentuk dari kebijakan pemerintah itu ada berubah-ubah macam, baik kebijakan pemerintah akomodatif maupun urusan politik kebangsaan. Namun ia meyakinkan penambahan nomenklatur kementerian tidak bertujuan untuk bagi-bagi kekuasaan.
“Paling penting sebetulnya, (penambahan nomenklatur kementerian) arahnya tidak bagi-bagi kursi. Catat itu tidak bagi-bagi kursi,” kata Saleh untuk wartawan pada waktu ditemui usai Rakornas PAN dalam Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Saleh menegaskan, penambahan nomenklatur kementerian ditujukan untuk mempercepat pelayanan ke masyarakat. Dengan begitu, ia meyakini visi-misi Prabowo-Gibran yang tersebut dijanjikan pada waktu kampanye bisa saja terwujud.
“Dengan demikian semua cita-cita yang dimaksud telah diwujudkan pada visi misi pada kampanye Pak Prabowo-Gibran itu dapat diwujudkan di waktu yang bukan lama,” katanya.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menganggap persepsi negatif dari masyarakat akan lahir bila penambahan jumlah agregat pos kementerian masih direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya, terkait urusan politik transaksional.
Pernyataan itu dilontarkan Ganjar ketika disinggung adanya kemungkinan kebijakan pemerintah transaksional di merespons wacana penambahan pos kementerian bermetamorfosis menjadi 40. “Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan masyarakat pasti mengarah ke sana,” kata Ganjar ketika ditemui ke Galeri Nasional, Ibukota Pusat, Rabu (8/5/2024).
Meski begitu, Ganjar mengenali wacana penambahan pos kementerian itu. Sebagai politisi, ia meyakini kebijakan pemerintah akomodasi berada dalam dijalani. “Tapi saya paham akibat saya politisi saya sangat paham pasti kebijakan pemerintah akomodasi pasti dilakukan,” kata Ganjar.
Artikel ini disadur dari PAN: Penambahan Jumlah Menteri Bukan untuk Bagi-bagi Kursi