Jakarta – Wakil Menteri Penanaman Modal Yuliot Tanjung mengungkapkan percepatan penanaman modal pada Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) akan datang berubah menjadi prioritasnya. Ia mengutarakan hal ini usai dilantik sebagai perwakilan menteri oleh Presiden Jokowi dalam Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
“Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan sudah ada disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain,” ujar Yuliot.
Eks Deputi Kementerian Penanaman Modal ini mengutarakan pihaknya akan datang meningkatkan pembangunan ekonomi lalu menggerakkan adanya kawasan sektor ekonomi di IKN. Ia memiliki target kawasan untuk financial center. Yuliot menyatakan akan datang mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.
Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada lebih besar dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat pembangunan ekonomi dari pemodal untuk proyek IKN. Ia bukan merinci dari mana sekadar prospek penanaman modal tersebut, tapi pihaknya menjamin calon penanam modal IKN akan terfasilitasi dengan baik.
“Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk dapat eksekusi segera,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Sektor Pendanaan lalu Pengembangan Usaha Otorita IKN Agung Wicaksono juga mengklaim pihaknya sudah ada mengantongi 421 surat minat investasi. Ia menyatakan 421 minat di antaranya dari investor-investor pelopor yang telah lama kritis menginvestasikan modal pada proyek ibu kota baru. “Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini,” kata Agung ketika ditemui pada Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Otorita IKN berusaha mencapai pembangunan ekonomi masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan penanaman modal Rp51,3 triliun. Agung mengungkapkan pihaknya masih mengejar sisa target itu.
Sebagai informasi, pengerjaan IKN di dalam Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun. Pendanaan ini diambil sebesar 20 persen dari APBN juga 80 persen dari non-APBN.
Saat ini, pemerintah juga telah dilakukan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang digunakan diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, pada antaranya mengatur perihal guna usaha (HGU) kemudian hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah mengumumkan HGU bisa jadi diperpanjang hingga 190 tahun serta HGB hingga 160 tahun.
Perpres ini kemudian disoroti Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang mengkaji aturan persoalan hak menghadapi tanah itu tiada menjamin mampu menyita perhatian investor. Pasalnya, pembangunan ekonomi ke IKN seret tidak lantaran urusan hak berhadapan dengan tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tak sampai lima jt orang. “Padahal perhitungan penanaman modal baru menguntungkan jikalau minimal ada 5 jt penduduk di 10 tahun,” kata ia melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menjelang Upacara 17 Agustus ke IKN, Okupansi Hotel dalam Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen
Artikel ini disadur dari Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas