JAKARTA – Indonesi Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Jokowi cermat pada memilih serta menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) lalu Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.
ICW menyampaikan pansel Capim KPK 2019 bentukan Presiden Jokowi dinilai sarat akan kontroversi. “Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas ketika serangkaian penjaringan, juga tiada mengakomodasi masukan masyarakat,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (9/5/2024).
Akibat kontroversi pansel tersebut, kata Kurnia, berdampak pada penegakan hukum KPK yang bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, lalu integritas komisionernya juga layak diragukan pada waktu ini.
“Dua penduduk yang dimaksud sebelumnya diklaim terbaik oleh pansel (Firli Bahuri lalu Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum dikarenakan disinyalir melakukan praktik korupsi. Hal ini tentu berubah menjadi bukti konkret betapa buruknya rute seleksi Pimpinan KPK periode sebelumnya,” kata Kurnia.
Kurnia mengungkapkan tiga kriteria yang digunakan penting dijadikan dasar bagi presiden untuk menyimpulkan figur-figur calon pansel mendatang. Salah satunya yakni kompetensi.
“Presiden harus menunjuk figur yang mana mengenali status pemberantasan korupsi pada Negara Indonesia secara utuh serta mengetahui permasalahan-permasalahan dalam KPK belakangan waktu terakhir. Sehingga, orientasi kerja Pansel berbasis realita permasalahan sebenarnya,” jelasnya.
Kriteria kedua, kata Kurnia, yakni Integritas. Dalam hal ini, lanjut Kurnia, rekam jejak kandidat calon pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. “Sebab, bagaimana mungkin saja pansel bisa saja menemukan kandidat calon Komisioner maupun Dewan Pengawas yang tersebut clear, jikalau merek belaka memiliki rekam jejak buruk?” kata Kurnia.
Ketiga, terbebas dari konflik kepentingan. Jokowi harus secara cermat memperhatikan latar belakang figur-figur calon pansel, khususnya menyangkut relasi dengan institusi negara atau kelompok urusan politik tertentu. “Jangan sampai pansel yang terpilih justru mempunyai afiliasi khusus kemudian memanfaatkan langkah-langkah seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu,” tandasnya.
Artikel ini disadur dari Singgung Kasus Firli dan Lili Pintauli, ICW Minta Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK