GAZA – Awal Menteri Palestina yang tersebut baru dilantik, Mohammad Mustafa, mengumumkan paket reformasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kekuatan Otoritas Palestina (PA) pada berada dalam meningkatnya tekanan global untuk menghidupkan kembali dialog kebijakan pemerintah dengan Israel.
Mustafa, yang digunakan ditunjuk oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, awal tahun ini, memaparkan pemerintahnya akan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi juga memerangi korupsi, merombak sistem peradilan dan juga sektor keamanan dan juga meningkatkan efisiensi sektor publik.
Selain itu, ia memaparkan sistem kebugaran kemudian institusi belajar akan ditingkatkan, keuangan umum akan diperkuat, serta reformasi ekonomi akan dilaksanakan.
Janji reformasi yang dimaksud sebagian besar sesuai dengan janji yang tersebut sebelumnya dibuat oleh pendahulunya, Mohammed Shtayyeh, yang dimaksud mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan Februari, sewaktu Otoritas Palestina berupaya merancang dukungan untuk memperluas perannya ke sedang pertempuran tanah Israel menghadapi kelompok kelompok Hamas dalam Gaza.
Amerika Serikat lalu mitra internasional lainnya sudah menekan Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi besar-besaran guna memulihkan kepercayaan di dalam antara warga Palestina yang digunakan sangat kecewa dengan badan yang digunakan dibentuk berdasarkan Perjanjian Damai Oslo sementara lebih banyak dari 30 tahun yang dimaksud lalu.
Urgensi untuk melakukan reformasi semakin meningkat oleh sebab itu perhatian beralih ke pemerintahan pada Gaza, pasca negeri Israel mengakhiri kampanye militernya bertarung dengan organisasi Hamas menyusul serangan tanggal 7 Oktober terhadap negara Israel yang dipimpin oleh para pejuang Aksi Hamas.
Meskipun ada penolakan dari Awal Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Washington serta sekutunya mengutarakan Otoritas Palestina harus terlibat pada mengatur area kantong yang disebutkan setelahnya pasukan negeri Israel menawan diri.
Amerika Serikat serta sebagian besar negara-negara Barat mengemukakan cuma solusi dua negara, yang mencakup Negara Palestina merdeka pada samping Israel, yang digunakan dapat menawarkan kesempatan penyelesaian damai melawan konflik yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.
Namun, Abbas bereaksi dengan marah pekan berikutnya sewaktu Washington memveto permintaan Palestina untuk bermetamorfosis menjadi anggota penuh PBB, lalu memaparkan bahwa PA akan mempertimbangkan kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat pasca kebijakan tersebut.
Otoritas Palestina sedang bergulat dengan krisis keuangan parah yang mana menyebabkan sebagian besar pegawai sektor umum hanya sekali menerima sebagian dari penghasilan normal mereka selama dua tahun terakhir.
Krisis ini semakin menjadi lebih buruk sejak dimulainya pertempuran pada Daerah Gaza pada saat tanah Israel memotong sebagian pendapatan pajak yang dikumpulkannya melawan nama Otoritas Palestina, serta menuduh Otoritas Palestina menyokong Hamas.
Artikel ini disadur dari PM Baru Otoritas Palestina Abaikan Tekanan untuk Berdialog dan Berkompromi dengan Israel
