LONDON – Sebuah laporan dari Inggris mengungkap bahwa China sudah pernah menyabotase tatanan internasional untuk mencapai tujuan hegemoni global serta membatasi demokrasi di di negeri untuk menggalang pemerintahan otokratis Partai Komunis China (CCP).
Laporan yang disebutkan juga mengumumkan China telah lama menginjak-injak HAM demi mendirikan dominasi etnis Han China ke seluruh dunia.
Menurut laporan itu, sekarang berubah jadi penting bagi Beijing untuk membungkam kata-kata PBB terhadap semua kelakuan buruk China. Untuk melakukan konfirmasi hal tersebut, Beijing pada saat ini mencoba menggunakan kekuatan uangnya untuk memengaruhi pejabat senior pengawas internasional tersebut.
Laporan yang disebutkan didasarkan pada bukti tertoreh yang diserahkan whistleblower bernama Emma Reilly—mantan pegawai Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Orang (OHCHR) PBB—kepada Komite Urusan Luar Negeri, sebuah panel Parlemen yang tersebut mengawasi Kementerian Luar Negeri pemerintahan Inggris.
“Komite Urusan Luar Negeri menerbitkan bukti tertoreh yang tersebut diterima sebagai bagian dari penyelidikannya mengenai hubungan internasional di sistem multilateral,” bunyi informasi website Parlemen Inggris.
“Buktinya, mantan pegawai OHCHR lalu pengungkap fakta (whistleblower) Emma Reilly menuduh bahwa ‘bantuan berbahaya’ telah terjadi ‘diberikan oleh OHCHR terhadap pemerintah China’ serta ‘bantuan yang disebutkan termasuk pada kategori tak sah di upaya China untuk menjadikan PBB sebagai alat untuk melayani kepentingan nasionalnya’. Bukti yang digunakan ditunjukkan Reilly menunjukkan bahwa ‘PBB menutup-nutupi bantuan khusus untuk China’,” lanjut pernyataan tersebut.
Mengutip dari The HK Post, Kamis (25/4/2024), Reilly menuduh bahwa selama dua tahun negosiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Beijing telah lama membayar banyak suap lalu mempunyai pengaruh signifikan terhadap naskah akhir yang diajukan ke Majelis. Uang ini disebut Reilly didesain agar bukan boleh dibelanjakan di dalam negara-negara yang mana mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Bukti tertulisnya mencakup tuduhan bahwa—salah satu—Ketua Unit Dewan HAM pada OHCHR diam-diam memberikan informasi awal untuk China mengenai aktivis HAM mana belaka yang digunakan akan hadir di pembukaan di dalam Dewan HAM.
Reilly mengutarakan beberapa orang pejabat PBB ke beragam tingkat dengan sengaja berbohong untuk negara-negara anggota, salah satunya delegasi Inggris Raya, yang mana menanyakan kebijakan PBB di mengemukakan nama—termasuk nama warga negara dan juga penduduk Inggris—kepada China tanpa persetujuan mereka.
Artikel ini disadur dari Eks Pegawai OHCHR Ungkap Praktik Suap China di Badan-badan PBB
