Jakarta – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu sejumlah regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan memproduksi penyaluran pupuk bersubsidi berubah menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak secara langsung pada petani.
“Pupuk ini terlalu berbagai aturan, terlalu banyak mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya gak tambahan dari Mata Uang Rupiah 1 juta,” kata Rahmad pada diskusi bertemakan Membangun Kebijakan Pupuk Bersubsidi ke The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Saat ini, kata Rahmad, ada enam kementerian yang dimaksud mengeluarkan regulasi terkait pupuk. Selain regulasi yang berbelit, juga ada aturan yang tersebut tidaklah sesuai dengan keinginan sehingga memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, petani cuma ingin ketersediaan pupuk pada waktu merekan membutuhkannya. “Sesederhana itu, saat petani butuh, pupuk subsidi tersedia,” ujarnya.
Rahmad mengemukakan kerumitan regulasi itu mengakibatkan penyaluran pupuk subsidi ke beberapa jumlah wilayah yang digunakan akan kehabisan pada Juli ini berubah jadi terlambat. “Ini yang digunakan sempat jadi polemik, telah membahasnya dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata dia.
Dia menambahkan, pemerintah sudah ada jauh-jauh hari memutuskan untuk menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 jt ton bermetamorfosis menjadi 9,55 jt ton. Rahmad menyatakan kebijakan yang disebutkan sudah ada disahkan sejak Februari lalu.
Namun ketika mengatur rapat sama-sama yang dimaksud dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri pada 15 Juli 2024, Rahmad menyampaikan ternyata anggaran subsidi pupuk tambahan yang mana sudah pernah disepakati belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
Selanjutnya: Karena hal itu, Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia….
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi