Jakarta – Mahkamah Konstitusi Thailand sudah menetapkan 17 Juli sebagai tanggal sidang tahap selanjutnya pada perkara pembubaran partai oposisi populer, Partai Move Forward (MFP), yang tersebut menguasai 30 persen kursi di majelis rendah parlemen. Penetapan itu datang hari ini, Rabu, 3 Juli 2024.
Ketua MK mengutarakan pekan ini akan ada putusan di tindakan hukum yang disebutkan sebelum September 2024.
Sebelumnya, juru bicara MFP Parit Wacharasindhu memaparkan terhadap Tempo dalam wawancara khusus pada 27 Juni bahwa hasil persidangan mungkin saja akan datang pada bulan berikutnya.
“Saya kira minggu pertama pertama atau minggu kedua bulan Juli kita baru tahu apakah akan ada penyelidikan lebih banyak lanjut atau tidak,” ujarnya.
MFP terancam dibubarkan akibat tuduhan menggulingkan monarki konstitusional dalam Thailand. MK berada dalam mempertimbangkan kebijakan selanjutnya di persoalan hukum yang digunakan dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC) itu.
EC mengajukan sebuah petisi untuk Mahkamah pada 18 Maret lalu, memintanya membubarkan MFP oleh sebab itu percaya partai yang dimaksud berupaya menggulingkan monarki konstitusional negeri.
Petisi EC diajukan pasca Mahkamah mencapai kebijakan bulat pada 31 Januari 2024, bahwa MFP serta pemimpinnya pada waktu itu, Pita Limjaroenrat, terbukti bersalah hendak menggulingkan monarki konstitusional melalui sebuah amandemen undang-undang.
MFP mengajukan amandemen Pasal 112 UU Hukum Pidana mengenai lèse-majesté atau pasal penghinaan terhadap kerajaan, yang dimaksud dipandang Mahkamah sebagai upaya tersembunyi untuk melemah monarki. Pasal itu mengatur pidana mulai tiga hingga 15 tahun penjara menghadapi kritik terhadap monarki.
MK memerintahkan MFP untuk menghentikan semua kegiatan kampanye, yang mana kemudian dipatuhi partai tersebut. MFP membantah melakukan kesalahan kemudian berjanji akan menggugat petisi EC pada pengadilan.
Jika terbukti melanggar konstitusi, MFP dapat dibubarkan lalu para petingginya dilarang berpolitik selama satu dekade, sesuai dengan petisi yang tersebut diajukan EC.
MFP sempat mengungguli kata-kata terbanyak pada pilpres tahun lalu, namun Senat yang tersebut ditunjuk oleh militer menghalanginya untuk membentuk pemerintahan.
Meski demikian, MFP permanen berubah menjadi populer pada kalangan pemilih Thailand. Partai itu memperoleh ucapan sebesar 49,2 persen di survei opini baru-baru ini terhadap 2.000 orang, yang tersebut dikerjakan oleh Institut Administrasi Pembangunan Nasional (NIDA) bulan lalu.
Partai pendahulu MFP, Future Forward, dibubarkan pada 2020 lantaran pelanggaran menyangkut dana kampanye. Hal ini berubah menjadi salah satu pemicu mengecam besar-besaran antipemerintah dalam Thailand.
REUTERS
Artikel ini disadur dari MK Thailand Tetapkan 17 Juli untuk Sidang Kasus Pembubaran Partai Move Forward
